Pemberian Asistensi JFU

Berita Terkait

• Sosialisasi Tatacara Penanganan Perceraian & Pemberian Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara0

Berita Populer

• SURAT EDARAN PELAKSANAAN PRESENSI DIGITAL KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
• INFO PENTING BAGI PELAMAR PPPK: JANGAN PERCAYA OKNUM YANG BISA MELULUSKAN PPPK
• PENGUMUMAN RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TERKAIT PENERIMAAN CPNS 2018
• SOSIALISASI PENYELESAIAN KASUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
• PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018
• PENGUMUMAN JADWAL UJIAN SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018
• Pengumuman Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun
• Pengumuman Hasil SKD Kabupaten Padang Lawas Utara 2021
• Pengumuman Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
• Pengumuman Hasil Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Gunungtua, 30 Januari 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah. Dengan pertimbangan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi Pemerintah Kabupatan Padang Lawas Utara belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, maka dengan adanya peraturan ini diharapkan kepada masing - masing SKPD agar menyusun dan mengusulkan Pejabat Pelaksana yang dibutuhkan. Dimana berdasarkan Peraturan tersebut jadwal inpassing Jabatan Pelaksana dimulai dari April s/d Desember 2018.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Inpassing ini mulai berlaku dua tahun yakni saat Permenpan ditetapkan sampai dengan Desember 2018. Setelah rapat koordinasi, pada bulan Februari 2017  ini kementerian/lembaga dan pemda pembina  jabatan fungsional diharapkan supaya segera menyusun tata cara inpassing di instansinya. “Diharapkan, inpassing dapat dilakukan mulai bulan April tahun ini dan selesai Desember 2018.